OUR BEST PARTNER EVER

Their contribution for our progress

Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan dana bergulir dari Perseroan.

selanjutnya
PT. TIMAH ( PERSERO ) TBK  OUR BEST PARTNER EVER Klik untuk menelusuri

Berita

Penolakan Ikatan Karyawan Timah (IKT) Mengenai Ekspor Timah Batangan

Pangkalpinang, 18/10 (ANTARA) - Ikatan Karyawan Timah atau IKT Provinsi Bangka Belitung, menolak rencana Mendag RI, Mari Elka Pangestu untuk melegalkan ekspor timah paduan dan "tin slag" karenadikhawatirkan membuka peluang terjadinya praktek penyelundupan timah besar-besaran.

"Kami jelas menolak rencana menteri untukmenerbitkan peraturan ekspor timah paduan dan tin slag (sisa dari proses produksi timah) dan aturan itu sama saja memperkaya negara lain," kata Ketua Umum IKT Babel, Wirtza Firdaus di Pangkalpinang, Senin. Hal itu dikemukakannya sehubungan dengan adanya rencana Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk mengubah Permendagri Nomor 04Tahun 2007 yang isinya bahwa timah yang dapat diekspor adalah minimal dalam bentuk batangan berkadar 99,85 persen. "Dalam aturan tersebut jelas tin slag tidak boleh diekspor namun Menteri Perdagangan ingin mengubah peraturan itu dengan melegalkan ekspor timah paduan dan tin slag, kami tidak ingin peraturan itu terbit karena dapat merugikan daerah dan negara," ujarnya. 

Menurut dia, di dalam Permendagri tersebut tidak dibenarkan mengekspor timah dalam bentuk biji dan rencana untuk mengubah "nomor HS" atau persyaratan ekspor timah tidak memberikan nilai tambah bagi negara. "Mari Pangestu mestinya tidak berpikir untuk mengubah Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 itu tetapi lebih fokus memikirkan masalah industri hilir, kami mempertanyakan alasan Menteri Perdagangan melegalkan timah paduan dan tin slag dalam surat resmi yang disampaikan langsung kepada menteri," ujarnya. Menurut dia, jika ekspor tin slag dan timah paduan dilegalkan maka akan mendatangkan dampak domino seperti memicu semakin parahnya kerusakan lingkungan, pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang bekerja diperusahaan pertambangan timah. "Penambangan timah ilegal akan semakin marak, aktivitas penambangan timah semakin tidak terkontrol dan penyelundupan timah antar pulau semakin besar jika timah paduan dan tin slag dilegalkan,"ujarnya.

Sementara itu seorang tokoh masyarakat Babel, Agus Adaw, menilai, rencana Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk mengubah Permendagri Nomor 04 Tahun 2009 adalah tindakan yang belum tepat. "Sekarang yang dibutuhkan adalah peraturan pertambangan, lingkungan dan kepastian hukum bagi para penambang biji timah dinegeri ini, bukan berbicara masalah ekspor," ujarnya. Menurut dia, rencana melegalkan tin slag dan timah paduan bertolak belakang dengan komitmen negara dalam mengembangkan industri hilir."Menteri perdagangan harus jelaskan kepada publik tentang alasannya untuk melegalkan tin slag dan timah paduan, apa itu tin slag dan klasifikasinya seperti apa," ujarnya dengan nada bertanya.  

Menurut dia, rencana Menteri Perdagangan untuk mengubah Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 dengan melegalkan tin slag dan timah paduan adalah tindakan yang "blunder" atau merugikan negera dan daerah. "Mesti ditanyakan, apa maksud dari semua ini padahalPermendagri Nomor 04 Tahun 2007 tidak ada masalah namun tiba-tiba diubah. Ada apa ini, apakah ada pesan-pesan sponsor atau ada kepentingan lain dibalik semua itu," ujarnya dengan nada bertanya.

Sumber : Antara    
Kembali